Text

Analisis yuridis putusan hakim terhadap sengketa perbuatan melawan hukum dalam pelelangan objek perjanjian akibat wanprestasi

---

INTISARI


Judul : Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelelangan Objek Perjanjian Akibat Wanprestasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Mengapa pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menjatuhkan Putusan gugatan tidak dapat di terima tetapi di batalkan oleh Mahkamah Agung dengan Menolak Gugatan ? Tujuan dari penelitian ini adalah : Mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan Putusan gugatan tidak dapat di terima tetapi di batalkan oleh Mahkamah Agung dengan menolak gugatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normative yang dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, variabel yang di gunakan adalah variabel bebas dan terikat. Berdasarkan pada hasil penelitian,maka Berdasarkan Hasil penelitian bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan tidak dapat di terima dan di batalkan oleh Mahkamah agung Yaitu :

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan Putusan gugatan penggugat tidak dapat di terima Karena
:

a. Gugatan Kabur/tidak Jelas .

Gugatan kabur atau tidak jelas Karena dalil gugatan tidak berdasarkan adanya sengketa, dalam hal ini penggugat sebagai debitur mengajukan gugatan kepada kreditur yang pada pokoknya mohon agar tergugat tidak melakukan penjualan lelang, dan di nyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, gugatan yang demikian adalah tanpa di dasari adanya persengketaan, karena penggugat sebagai debitur pada dasarnnya berkewajiban untuk membayar hutang kepada kreditur, maka gugatan yang tidak di dasarkan pada suatu sengketa seperti dalam kasus ini di sebut tidak memenuhi syarat materil suatu gugatan.

b. Gugatan penggugat Kurang Pihak, karena penggugat tidak melibatkan Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL),Kantor jasa penilai public (KJPP),Sehingga seharusnya penggugat juga menarik kntor jasa penilai public (KJPP) Sebagai Pihak yang bertanggung jawab telah melakukan penilaian atas objek yang akan di lelang.

2. Mahkamah Agung Membatalkan putusan karena Judex facti salah menerapkan hukum.

KataKunci : Perbuatan Melawan Hukum,Pelelangan,objek Perjanjian,Wanprestasi

---

Ketersediaan

12/22

S 176 HKM 21

PTK PUSAT UKAW

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak di pinjamkan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

S 176 HKM 21

Penerbit

Kupang : UKAW Fakultas Hukum., 2021

Deskripsi Fisik

xi, 108 hal.: ill.; bibl.; 30cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

S 345. 07 072 AMT a

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

KEPUTUSAN HAKIM--PENELITIAN

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Bellasari Amtaran

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar