Image of Analisis perbedaan penerapan pasal oleh judex factie dan judex juris dalam penjatuhan putusan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana korupsi: (Studi kasus tindak pidana korupsi di PLS Depdikbud NTT)

Skripsi

Analisis perbedaan penerapan pasal oleh judex factie dan judex juris dalam penjatuhan putusan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana korupsi: (Studi kasus tindak pidana korupsi di PLS Depdikbud NTT)

INTISARI
Judul Analisis Perbedaan Penerapan Pasal oleh Judex Factie dan Judex Jurisdalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi di Pls Depdikbud NTT),denganRumusanmasalah Mengapa Judex Factie menerapkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001 sedangkan Judex Juris menerapkan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999,UU No. 20 Tahun 2001 terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Judex Factie menerapkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001 sedangkan Judex Juris menerapkan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999,UU No. 20 Tahun 2001 terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dan untukmemberikan informasikepadamasyarakat, instansi terkait
Varibelyangdingunakan 2(dua)variabelyaituVariabel Bebas adalah variabel yang memberikan pengaruh bagi variabel terkait. Variabel bebas dalam penilitian ini adalah pelaku tindak pidana korupsi dan Variabel Terkait (dependent variable) adalah variabel yang tergantung dari variabel bebas yaitu yaitu Judex Factie menerapkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001 sedangkan Judex Juris menerapkan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999,UU No. 20 Tahun 2001 terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Metodeyangdigunakandalampenelitianinijenis penelitiannormatif.Pengumpulan datamelaluidatasekunderdariDirektorat Mahkamah Agung kemudiandianalisisdanditarikkesimpulanya. Populasidalampenelitianiniputusan Direktorat Mahkamah Agung.
Hasilpenelitianmenunjukan bahwa Mengapa Judex Factie menerapkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001 sedangkan Judex Juris menerapkan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999,UU No. 20 Tahun 2001 terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu Judex Factiemenerapkan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2001 karena terdakwa melakukan penyalahgunaan kewenangan sedangkan Judex Jurismenerapkan Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2001 terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum.
KATAKUNCI:PELAKU,TINDAK,PIDANA, KORUPSI,JUDEXFACTIE, JUDEX JURIS

Ketersediaan
145/22S 01 HKM 22PTK PUSAT UKAWTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak di pinjamkan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
S 01 HKM 22
Penerbit
Kupang : UKAW Fakultas Hukum.,
Deskripsi Fisik
xi, 117 hal.: ill.; bibl.; 30cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
S 345. 023 23 072 ADO a
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
TINDAK PIDANA KORUPSI--PENELITIAN
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar