Skripsi

Analisis yuridis putusan hakim pengadilan tata usaha negara terhadap surat putusan komisi kode etik

---

INTISARI

“Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Surat Putusan Komisi Kode Etik Polri tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi anggota Polri, dengan rumusan masalah Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun gugatan yang dikabulkan dan gugatan yang ditolak terhadap surat putusan Komisi Kode Etik Polri tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi Anggota Polri.

Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui Putsan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap surat putusan Komisi Kode Etik Polri tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi Anggota Polri ada yang dikabulkan dan ada juga yang ditolak.

Varibel yang digunakan ada 2 (dua) variabel yaitu Variabel bebas dan Variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor- faktor Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ada yang dikabulkan dan ada yang menolak gugatan terhadap Surat Putusan Komisi Kode Etik tentang pemberhentian tidak dengan hormat bagi anggota Polri, dan Variabel terikat adalah Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ada yang mengabulkan dan ada yang menolak gugatan terhadap Surat Putusan Komisi Kode Etik tentang pemberhentian tidak dengan hormat bagi anggota Polri.
Penelitian ini bersifat Deskriptif artinya menggambarkan atau menguraikan secara rinci tentang faktor penyebab Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Surat Putusan Komisi Kode Etik tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi Anggota Polri. Sedangkan jenis penelitian adalah normatif dengan mengkaji bahan-bahan pustaka sebagai bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat terhadap Surat Putusan Komisi Kode Etik tentang pemberhentian tidak dengan hormat bagi anggota Polri karena dalam pembentukan sidang komisi kode etik di lingkungan sekolah polisi Negara Polda Nusa Tenggara Timur tidak sesui dengan perundang- undangan yang berlaku, dan tidak memenuhi unsur-unsur dalam pembentukan sidang komisi kode etik Polri.

Faktor penyebab Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menolak gugatan penggugat terhadap Surat Putusan Komisi Kode Etik tentang pemberhentian tidak dengan hormat bagi anggota Polri karena pembentukan komisi kode etik Polri telah sesuai dengan perundang-undang yang berlaku dan telah memenuhi unsur-unsur dalam pembentukan Komisi Kode Etik Polri.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Pengadilan Tata Usaha dan Negara

DAF

---

Ketersediaan

134/22

S 345. 07 02 SEL a

PTK PUSAT UKAW

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak di pinjamkan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

S 48 HKM 22

Penerbit

Kupang : UKAW Fakultas Hukum., 2022

Deskripsi Fisik

xi, 113 hal.: ill.; bibl.; 30cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

S 345. 07 02 SEL a

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

KEPUTUSAN HAKIM--PENELITIAN

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Gusti Yurip Selan

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar